Media Sosial dan Pengambilan Kebijakan Publik

Ketika sebuah berita berupa gambar tersebar di media sosial mengenai rencana memberikan komponen tambahan untuk gaji pegawai negeri sipil (atau aparatur sipil negara atau abdi rakyat atau abdi negara), sebuah selipan berita menyatakan bahwa seorang pejabat tinggi marah dan meminta pengusutan penyebaran gambar rincian komponen tersebut. Ada dua hal yang bisa dicermati dalam peristiwa ini, pertama mengenai teknologi informasi dalam konteks hukum dan yang kedua adalah mengenai pengambilan kebijakan publik yang (seharusnya) transparan.

Negara dan aparatur yang mewakili representasi negara, akan selalu menghadapi tantangan dalam  dunia komunikasi yang seringkali diluar pemahaman tentang batas wilayah hukum. Misalnya, dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik pasal (2) yang berbunyi:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

penjelasan Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.
Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

pasal ini menurut saya, tidak menghormati prinsip bahwa hukum sebuah negara tidak bisa melintasi batas wilayah negara. Hukum internasional, misalnya, adalah semata kesepakatan dari representasi negara terhadap perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Itulah mengapa lembaga legislatif harus meratifikasi perjanjian internasional, dan itulah mengapa bisa saja apa yang Indonesia akui sebagai ‘hukum internasional’ ternyata di negara lain tidak diakui.

Maka, ketika sebuah berita yang mungkin dianggap sebagai rahasia negara tersebar di media sosial, maka sebenarnya negara tidak bisa melakukan tindakan jika si penyebar memakai media sosial yang memiliki server di Timbuktu misalnya. Apalagi jika tindasan berita tersebut sudah tidak lagi ada di perangkat yang dipegang oleh si penyebar. Maka di Indonesia, hal ini disiasati negara dengan mewajibkan berbagai penyedia layanan media sosial untuk menempatkan perangkat server nya di dalam wilayah Indonesia.

Di sisi lain, kita di Indonesia sering lupa bahwa dengan sekedar menyalin sebuah gambar dari laman media sosial pada posting ke-100 di hari D jam H dari orang yang bernama Timitime tidak dengan serta merta bisa menjadi bukti bahwa Timitime adalah Timitime yang satu kantor dengan kita, atau bahwa posting ke-100 pada jam H hari D tersebut benar-benar merupakan tulisan/gambar yang diambil dari si Timitime sendiri.

Kita beranjak pada masalah pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Gambar yang tersebar di laman media sosial menunjukkan besaran tunjangan transportasi untuk pegawai, dengan nominal yang berbanding lurus dengan tingkat golonga, 1-5 (golongan 5 adalah level terendah). Kritik pertama: tunjangan ini tidak memisahkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kritikan kedua: golongan dengan level 1 s.d 3 menurut harkat kebiasaan di Republik Indonesia rata-rata sudah dibekali dengan kendaraan dinas berikut ubo rampe nya. Belum ada (?) indikasi apakah fasilitas kendaraan dinas plus plus itu akan dicabut seiring dengan pemberian tunjangan transportasi tersebut.

Kritikan ketiga, dan ini menyangkut transparansi pengambilan kebijakan yang memberikan dampak pada anggaran negara sehingga menyangkut kepentingan para pembayar pajak : Jika memang ada rencana pemberian tunjangan transportasi, atau dalam skala lebih luas jika ada kebijakan yang sekiranya berdampak pada penambahan atau pengurangan anggaran negara, maka pendapat para pembayar pajak seharusnya menjadi salah satu konsideran. Media sosial menurut saya bisa menjadi sebuah ajang forum diskusi yang jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan rapat di dalam kantor dengan mengundang nara sumber. Apabila ada rencana kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun pegawai negeri misalnya, melalui media sosial bisa saja tiba-tiba oom Safir Senduk atau bang Poltak Hotradero nimbrung berdiskusi. Media sosial merupakan salah satu bentuk partisipasi dan pengawasan bagi sebuah instansi publik (yang saya artikan sebagai instansi yang mendapat pembiayaan dari pajak warga negara).

Jika kita kembali ke awal tulisan, bahwa Negara Indonesia melalui UU ITE menyatakan bawah tindakan Orang didalam media sosial adalah tindakan berdampak hukum, maka pernyataan/pendapat bang Poltak mengenai pengelolaan dana  Tabungan Perumahan Rakyat Pensiun PNS wajib pula menjadi salah satu masukan yang bernilai sama dengan pendapat bang Poltak dalam rapat internal Kementerian XYZ yang membahas isu serupa. Dan ini berlaku bahkan jika bang Poltak menulis di linimasa saat sedang terbang di atas Timbuktu. Bahkan jadi lebih mangkil dan mangkus karena tidak perlu memberikan honor nara sumber, jadi menghemat sekian rupiah dari anggaran negara.

Kecualiiiii… jika UU ITE ini menerapkan idealisme pilih-pilih (Thomas NPD Keraf, 2000an), yaa saya menyerah deh kalo gitu…

 

This entry was posted in misc., otjehan sagala matjem and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s