tentang menafikan Negara dan Demokrasi

http://kbbi.web.id/nafi

nafi/na·fi/ 1 n penolakan; penampikan; pengingkaran; 2 a sifat negatif; 3 v tidak mau; tidak menurut;
menafikan/me·na·fi·kan/ v menolak; menampik; mengingkari; menyangkal: kita harus menolak atau ~ iktikad yang meragukan

Hiruk pikuk jelang pilkada/pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2017 telah diajukan hingar bingarnya ke kuartal 4 tahun 2016. Berita hoax dan anti-hoax, teriakan kekerasan dan seruan perdamaian silih berganti mengisi ruang bersama yang sampai saat ini masih disepakati bernama Indonesia. Dugaan saya, ada yang sedang berusaha meniadakan ruang bersama ini untuk mewujudkan ruang gema, sebuah panggung monolog: satu arah, satu versi.

Prasangka ini timbul dari gencarnya protes terhadap setiap kebijakan dari pemerintahan sah hasil Pemilu 2014. Bukan kritik, tapi protes. Bedanya, kritik pasti punya solusi. Sedangkan protes, yaaaa seperti namanya, asal ada kebijakan, pasti ditolak. Asal ada pengumuman tentang sebuah pencapaian, pasti disanggah. Dan semacamnya.

Sampai saya berkesimpulan, yang dituju sebenarnya adalah menafikan praktek demokrasi. Demokrasi dalam artian bahwa ada checks and balances antar lembaga tertinggi dan tinggi negara, demokrasi dalam arti ada perlindungan dari tirani mayoritas sekaligus jaminan tidak akan ada diktator mayoritas. Demokrasi yang menjamin pergantian tampuk kepemimpinan di semua lini akan berjalan secara konstitusional dan damai. Tujuannya adalah agar warga negara capek, kezel, dan jengkel terhadap demokrasi sehingga siap untuk alternatif-alternatif lainnya.

Hmmmm, spoookyyyyy….

ps: kisah yang nyaris serupa disinyalir ada di pilpres Amerika Serikat tahun 2016

https://www.wired.com/2016/11/filter-bubble-destroying-democracy/

tentang Dusit Mangga Dua

Awal bulan Agustus silam simbah mengeluh laptop beliau tidak bisa terhubung ke jaringan di rumah. Cek sana cek sini cek situ, aku putuskan untuk membeli sebuah adapter wireless network karena adapter internal laptop sepertinya bermasalah. Cek harga secara online, antara 60 s.d. 80 ribu rupiah harganya.

Setelah selancar sana selancar sini, tetiba aku memutuskan untuk memancal motor ke pusat perkulakan komputer tersohor di Indonesia, Mangga Dua. Itung-itung melemaskan otot kaki dan tangan, mosok gegara biasa belanja ke toko daring jadi jarang mengunjungi toko aseli, pikirku.

Sampai di sana, aku langsung menuju kompleks pertokoan Dusit, itu lho yang sekarang jadi Le Grandeur. Sebuah tempat yang mewarnai tahun-tahun awal kisah ku sebagai abdi masyarakat di Jakarta.

Waktu itu, untuk mencari tambahan yang halal, aku sering berbelanja pernik-pernik kebutuhan komputer dan perangkat jaringan sampai dengan merakit komputer utuh berdasar pesanan tetangga atau teman atau relasi. Dusit Mangga Dua, seingatku, adalah jajaran toko demi toko di sebuah gedung empat lantai yang selalu penuh sesak oleh kerumunan orang. Maka, siang itu sungguh terkejut melihat suasana yang lain. Lapang, lega, tak banyak seliweran orang. Selasar yang menghubungkan Dusit Mangga Dua dan Mall Mangga Dua pun juga kosong melompong. Di lorong itu, seingatku, aku beberapa kali membeli kartu perdana dengan harga murah meriah. Sekarang hanya pak Satpam yang mondar-mandir disitu.

Sebuah majalah komputer mengulas secara dalam tentang sepinya Dusit. Rasanya aku tak perlu mengulas lebih dalam lagi, karena titik dan bulir air ini sepertinya akan segera lepas dari tahanan  kerut ujung mata jika mengingat masa ketika dari hasil keliling toko-toko inilah tambahan seratus atau dua ratus ribu rupiah per bulan cukup untuk menutup defisit anggaran bujangan PNS golongan rendahan masa pengabdian 0-4 tahun. Tentunya bukan keliling-keliling aparat negara laen lho ya, yang biasanya sebulan sekali dapet setoran dari arisan toko di kompleks pusat penjualan komputer ini (kisah ini dari bendahara kantor sebuah sektor di pinggiran Jakarta).

Sudah 2015 rupanya. Telepon genggam yang kukantongi ini juga ternyata punya memori 2GB, delapan kali lipat dari memori yang terpasang di komputer butut pertamaku dulu di tahun 2005….

tentang Road Rash

Alkisah di suatu hari di negeri ini, dua mobil salip-salipan, sebut saja si merah dan si putih. saking serunya,entah pada titik yang mana,  akhirnya sopir si merah muntab, ia  mengeluarkan pestol bertenaga angin ber mimis alumunium nya. cekrek, tash, cetarrr (atau blush, prak, yang jelas gak terlalu jederr), jendela si putih bolong. kebetulan di dalem si putih ada istri dan 2 anak sopir. kebetulan si merah sopirnya muda dan sendirian. lalu sopir si putih curahkan perasaan ke jaringan sosial,dan kisah dua mobil ini pun diliput media massa berkaliber nasional. lha ndilalahnya dua mobil ini lagi jalan di jalan tol nya ibukota negara jhe, jadi ya beritanya cepat tersebar luas merata seperti cita-cita pembangunan nasional.

saya sendiri pun pernah beberapa kali dalam posisi emosionil semacam sopir merah dan putih. bedanya ya saya sedang memegang stang bronpit. kadang sampe geber-geberan, kepet-kepetan, gara-gara entah mobil entah motor entah bis koq sepertinya seneng sruntal sruntul belak belok sakpenake semacam ayam jago yang lagi kasmaran kejar-kejaran sama babonnya. konyolnya kalo kadang di dialog i, mereka jawabnya seperti musyawarah mufakat : lha mana, anda kan belum ketabrak. manna, anda gak kesrempet. maannnaa, anda kan ndhak jatuh kesungkur.

trus jadi akhirnya capek sendiri, senyum kecut pribadi. beberapa kali juga ditegor, didhem-dhem oleh sesama motorers ‘pak, udah biarin aja dia. wong edan jangan diladeni’.

imajinasi liar sempat mencuat. andainya bronpit saya bisa seperti Street Hawk. Njumping, kalo dibleyer  langsung standing dan bisa lari kenceng, dan last bet not list, punya   mitralliur bisa menembak ke sasaran dengan sangkil dan mangkus. paling tidak kalo senjata api abis pluru ya masih bisa pede tendang-tendangan kayak game jadul jaman dos Road Rash itu.

tapi kan saya bukan Kotaro Minami ….

sumber inspirasi:

kisah 1

kisah 2

Media Sosial dan Pengambilan Kebijakan Publik

Ketika sebuah berita berupa gambar tersebar di media sosial mengenai rencana memberikan komponen tambahan untuk gaji pegawai negeri sipil (atau aparatur sipil negara atau abdi rakyat atau abdi negara), sebuah selipan berita menyatakan bahwa seorang pejabat tinggi marah dan meminta pengusutan penyebaran gambar rincian komponen tersebut. Ada dua hal yang bisa dicermati dalam peristiwa ini, pertama mengenai teknologi informasi dalam konteks hukum dan yang kedua adalah mengenai pengambilan kebijakan publik yang (seharusnya) transparan.

Negara dan aparatur yang mewakili representasi negara, akan selalu menghadapi tantangan dalam  dunia komunikasi yang seringkali diluar pemahaman tentang batas wilayah hukum. Misalnya, dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik pasal (2) yang berbunyi:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

penjelasan Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.
Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

pasal ini menurut saya, tidak menghormati prinsip bahwa hukum sebuah negara tidak bisa melintasi batas wilayah negara. Hukum internasional, misalnya, adalah semata kesepakatan dari representasi negara terhadap perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Itulah mengapa lembaga legislatif harus meratifikasi perjanjian internasional, dan itulah mengapa bisa saja apa yang Indonesia akui sebagai ‘hukum internasional’ ternyata di negara lain tidak diakui.

Maka, ketika sebuah berita yang mungkin dianggap sebagai rahasia negara tersebar di media sosial, maka sebenarnya negara tidak bisa melakukan tindakan jika si penyebar memakai media sosial yang memiliki server di Timbuktu misalnya. Apalagi jika tindasan berita tersebut sudah tidak lagi ada di perangkat yang dipegang oleh si penyebar. Maka di Indonesia, hal ini disiasati negara dengan mewajibkan berbagai penyedia layanan media sosial untuk menempatkan perangkat server nya di dalam wilayah Indonesia.

Di sisi lain, kita di Indonesia sering lupa bahwa dengan sekedar menyalin sebuah gambar dari laman media sosial pada posting ke-100 di hari D jam H dari orang yang bernama Timitime tidak dengan serta merta bisa menjadi bukti bahwa Timitime adalah Timitime yang satu kantor dengan kita, atau bahwa posting ke-100 pada jam H hari D tersebut benar-benar merupakan tulisan/gambar yang diambil dari si Timitime sendiri.

Kita beranjak pada masalah pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Gambar yang tersebar di laman media sosial menunjukkan besaran tunjangan transportasi untuk pegawai, dengan nominal yang berbanding lurus dengan tingkat golonga, 1-5 (golongan 5 adalah level terendah). Kritik pertama: tunjangan ini tidak memisahkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kritikan kedua: golongan dengan level 1 s.d 3 menurut harkat kebiasaan di Republik Indonesia rata-rata sudah dibekali dengan kendaraan dinas berikut ubo rampe nya. Belum ada (?) indikasi apakah fasilitas kendaraan dinas plus plus itu akan dicabut seiring dengan pemberian tunjangan transportasi tersebut.

Kritikan ketiga, dan ini menyangkut transparansi pengambilan kebijakan yang memberikan dampak pada anggaran negara sehingga menyangkut kepentingan para pembayar pajak : Jika memang ada rencana pemberian tunjangan transportasi, atau dalam skala lebih luas jika ada kebijakan yang sekiranya berdampak pada penambahan atau pengurangan anggaran negara, maka pendapat para pembayar pajak seharusnya menjadi salah satu konsideran. Media sosial menurut saya bisa menjadi sebuah ajang forum diskusi yang jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan rapat di dalam kantor dengan mengundang nara sumber. Apabila ada rencana kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun pegawai negeri misalnya, melalui media sosial bisa saja tiba-tiba oom Safir Senduk atau bang Poltak Hotradero nimbrung berdiskusi. Media sosial merupakan salah satu bentuk partisipasi dan pengawasan bagi sebuah instansi publik (yang saya artikan sebagai instansi yang mendapat pembiayaan dari pajak warga negara).

Jika kita kembali ke awal tulisan, bahwa Negara Indonesia melalui UU ITE menyatakan bawah tindakan Orang didalam media sosial adalah tindakan berdampak hukum, maka pernyataan/pendapat bang Poltak mengenai pengelolaan dana  Tabungan Perumahan Rakyat Pensiun PNS wajib pula menjadi salah satu masukan yang bernilai sama dengan pendapat bang Poltak dalam rapat internal Kementerian XYZ yang membahas isu serupa. Dan ini berlaku bahkan jika bang Poltak menulis di linimasa saat sedang terbang di atas Timbuktu. Bahkan jadi lebih mangkil dan mangkus karena tidak perlu memberikan honor nara sumber, jadi menghemat sekian rupiah dari anggaran negara.

Kecualiiiii… jika UU ITE ini menerapkan idealisme pilih-pilih (Thomas NPD Keraf, 2000an), yaa saya menyerah deh kalo gitu…

 

Tentang Perang, Film Perang, dan Peng-engkau-an

Memang selalu ada dua sisi dari sesuatu. Kali ini pada film tentang perang, menyaksikan film tentang perang, dan pengarahan terhadap perang.
Menyaksikan film perang, pada satu sisi membentuk sikap hidup yang mendua pada perang itu sendiri. Sikap pertama adalah “memuliakan” perang. Sikap kedua adalah “menghinakan” atau “menistakan” perang.

Pemuliaan perang timbul dari pandangan bahwa perang itu perlu, dan adil. Perdamaian adalah jeda di antara dua keadaan perang. Maka pembenaran demi pembenaran pun timbul terhadap penyelenggaraan perang.

√Penistaan perang adalah sikap yang berkebalikan dari pemuliaan perang; perang pada dasarnya menghancurkan – menihilkan, tidak sesuai dengan tugas dan fungsi manusia sebagai penjaga kelangsungan hidup di bumi ini.

Film atau tayangan tentang perang sendiri, ada dua jenis pula (dan ada jenis yang hybrid): film yang memuliakan perang, dan film yang menistakan perang.

Lalu, apa hubungannya dengan peng-engkau-an? Menurut saya, seruan yang akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia adalah salah satu bentuk pembenaran terhadap adanya Perang di tanah air. Mengapa? Jika diperhatikan, jargon-jargon yang digunakan adalah selalu membenturkan antar golongan umat ber agama – Islam dengan Non-Islam, Sunni vs Syiah, memberikan contoh-contoh tayangan tentang kekerasan terhadap  Islam/Sunni/Syiah di negara-negara luar Indonesia, dan semacamnya. Jika nantinya darah tertumpah,seperti yang pernah terjadi (atau masih?) di periode 1999-2000, maka semua itu jadi syah belaka. Demi apa? saya pun tak pernah yakin dengan apa yang diyakini mereka yang pernah atau sedang meng-engkau-kan golongan lain sedemikian rupa sehingga merasa bahwa perang dan pertumpahan darah itu layak dan perlu.

Tulisan ini tidak  dimaksudkan untuk memakai teori-teori dan atau memuat pranala-pranala baik yang mendukung maupun yang menentang peng-engkau-an dan menentang atau mendukung propaganda perang. Sudah cukup lelah rasanya melihat linimasa di salah satu akun ku yang dipenuhi celotehan sahabat-sahabat ku tentang syiah atau sunni atau sanny atau sanna atau sono yang keji/kejam/takbermoral/halaldarahnya bla bla bla. cukuplah, ndak usah ditulis di sini.

Oya, untuk disclaimer: penulis memang gemar membaca/memirsa/mendengar/menelaah tentang perang dan alat perang, namun menjaga kesadaran bahwa perang hanyalah bentuk negosiasi yang gagal dan berkonsekuensi mengakhiri dengan paksa sebuah bentuk kehidupan.

Untuk membuka cakrawala, silahken menonton film bermuatan perang semacam Midnight’s Children atau War Horse, serta In the Land of Blood and Honey. Kalau seusai nonton 3 film tadi anda masih bilang bahwa membunuh dalam perang itu enak dan perlu,ya terserah deh 😀